Pontianak Today – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat keterbukaan informasi dan pelayanan publik melalui program Gema Membangun Desa (GMD). Program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar ini menjadi salah satu strategi untuk mendekatkan pelayanan pemerintah, menyerap aspirasi, sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengatakan keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban pemerintah dalam menyediakan informasi kepada masyarakat. Lebih dari itu, keterbukaan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
Menurut Krisantus, Gema Membangun Desa merupakan salah satu wujud komitmen Pemprov Kalbar dalam menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Hal tersebut disampaikannya saat memaparkan strategi dan kebijakan keterbukaan informasi publik dalam kegiatan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta pada Rabu, 11 November 2026.
“Melalui program ini, masyarakat tidak hanya dapat menyampaikan aspirasi, tetapi juga memperoleh akses langsung terhadap berbagai pelayanan pemerintah,” kata Krisantus.
Melalui program tersebut, Gubernur, Wakil Gubernur, bersama jajaran kepala perangkat daerah turun langsung ke desa untuk berdialog, menyerap aspirasi, dan melihat kebutuhan masyarakat. Bahkan, dalam pelaksanaannya, jajaran pemerintah menginap di rumah warga selama kurang lebih tiga hari.
Sepanjang 2026, Gema Membangun Desa telah dilaksanakan di Kabupaten Mempawah, Sambas, Kayong Utara, Landak, dan Bengkayang. Program tersebut direncanakan berlanjut di Kabupaten Ketapang pada awal Desember 2026.
Tidak hanya menjadi ruang dialog, program ini juga menghadirkan berbagai pelayanan langsung bagi masyarakat. Mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, operasi pasar untuk pengendalian inflasi, pelayanan administrasi kependudukan, informasi ketenagakerjaan, sosialisasi beasiswa, hingga literasi digital.
Berdasarkan data yang dipaparkan, pelaksanaan Gema Membangun Desa mampu menjangkau sekitar 1.000 hingga 5.000 warga di setiap lokasi. Sementara itu, pelayanan administrasi kependudukan tercatat mencapai sekitar 1.497 layanan.
Krisantus menjelaskan, aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui program tersebut tidak berhenti pada kegiatan dialog. Setiap masukan dicatat dan dikelompokkan berdasarkan kewenangan, kemudian disampaikan kepada perangkat daerah terkait untuk disusun menjadi rencana tindak lanjut, program, hingga usulan anggaran pada tahun berikutnya.
Salah satu tindak lanjutnya berupa usulan anggaran sekitar Rp1,5 miliar pada 2027 melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk merespons aspirasi masyarakat di Temajuk dan Teluk Batang.
Selain melalui pendekatan langsung, Pemprov Kalbar juga memperkuat keterbukaan informasi berbasis digital. Hingga saat ini, pemerintah telah melakukan pendataan terhadap 237 aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan 58 website perangkat daerah sebagai bagian dari upaya integrasi layanan informasi pemerintahan.
Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah SIKEDIP berbasis Android sebagai sarana penyediaan Daftar Informasi Publik digital yang terintegrasi hingga tingkat desa. Pemprov Kalbar juga memperkuat peran PPID Utama dan PPID Pelaksana serta mengembangkan layanan data terbuka melalui Open Data Kalbar dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Upaya tersebut didukung anggaran sebesar Rp27,03 miliar untuk empat program utama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada 2026 yang bersumber dari APBD. Selain itu, anggaran publikasi pada 42 perangkat daerah meningkat 13,5 persen, dari Rp11,41 miliar pada 2025 menjadi Rp12,95 miliar pada 2026.
Berbagai langkah penguatan tersebut diikuti sejumlah capaian keterbukaan informasi publik. Berdasarkan data yang dipaparkan, Kalimantan Barat meraih peringkat ketiga nasional dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025 dengan skor 74,23.
Pemprov Kalbar juga memperoleh predikat Badan Publik Informatif dengan nilai 95,58 dan menempati peringkat ke-10 nasional sekaligus menjadi yang tertinggi di wilayah Kalimantan.
Dari aspek pelayanan informasi, sebanyak 70 permohonan informasi publik diterima Pemprov Kalbar selama Januari hingga Oktober 2026 dan seluruhnya atau 100 persen telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Ke depan, Pemprov Kalbar berkomitmen memperluas penguatan PPID hingga tingkat desa melalui SIKEDIP dan pembinaan PPID Pelaksana. Keberlanjutan program Gema Membangun Desa juga akan diperkuat sebagai bagian dari indikator kinerja daerah dalam RPJMD 2025–2029.
Selain itu, pemerintah akan memperluas partisipasi masyarakat melalui optimalisasi kanal pengaduan LAPOR!, SEKAMPADI, survei informasi publik, serta dialog langsung bersama masyarakat.
Krisantus berharap keterbukaan informasi tidak hanya menjadi pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan serta penggunaan anggaran.
Dengan demikian, melalui Gema Membangun Desa yang didukung penguatan layanan informasi digital, Pemprov Kalbar berharap masyarakat semakin mudah memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan terlibat dalam mengawal pembangunan daerah.
