Pontianak Today – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mendorong seluruh camat di Kalimantan Barat untuk memperkuat peran koordinasi dan memastikan berbagai kebijakan serta program pemerintah berjalan efektif hingga ke tingkat desa. Camat dinilai memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, dan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Camat se-Kalimantan Barat Tahun 2026 di Hotel Golden Tulip Pontianak, Senin, 9 November 2026.
Menurut Norsan, camat merupakan simpul koordinasi sekaligus perpanjangan tangan pemerintah daerah yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, camat harus mampu memastikan kebijakan dan program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota berjalan selaras dan terimplementasi dengan baik, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat.
“Peran camat tidak hanya sebatas menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga memastikan berbagai program pemerintah benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Camat harus mampu membangun koordinasi, melakukan pembinaan, pengawasan, serta merespons berbagai persoalan yang berkembang di wilayahnya,” tegas Norsan.
Ia menekankan, tantangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke depan semakin kompleks. Oleh sebab itu, dibutuhkan aparatur kewilayahan yang memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat, mampu mengambil langkah secara cepat dan tepat, serta membangun komunikasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan.
Gubernur juga mengingatkan pentingnya peran camat dalam mengawal pelaksanaan program-program strategis pemerintah pusat yang menjadi prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Beberapa di antaranya adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung Nelayan, serta berbagai program strategis lainnya. Menurutnya, keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan dan koordinasi aktif dari aparatur pemerintahan di tingkat kecamatan hingga desa.
“Program-program pemerintah harus dikawal bersama. Camat harus memastikan koordinasi dengan pemerintah desa berjalan baik, sehingga pelaksanaan program dapat tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Norsan meminta para camat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan pendekatan humanis, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan pemerintah, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Untuk itu, camat diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan wilayah, menyampaikan aspirasi masyarakat, serta memastikan berbagai persoalan kewilayahan mendapatkan penanganan dan tindak lanjut yang tepat.
Melalui Rakor Camat se-Kalimantan Barat Tahun 2026, Gubernur Ria Norsan berharap terbangun kesamaan persepsi, penguatan koordinasi, dan komitmen bersama seluruh camat dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah.
Ia juga mengharapkan forum koordinasi serupa ke depan dapat dikembangkan melalui kegiatan yang lebih interaktif, termasuk pertemuan luar ruangan atau outbound, guna mempererat komunikasi dan membangun kebersamaan antarcamat.
Dengan penguatan peran camat sebagai penggerak koordinasi pemerintahan di wilayah, sinergi pembangunan diharapkan semakin efektif dan manfaat berbagai program pemerintah dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata hingga ke pelosok Kalimantan Barat.
