Pontianak Today – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan seluruh kabupaten/kota mampu meningkatkan predikat inovasi daerah pada 2027. Untuk mewujudkan target tersebut, Pemprov Kalbar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) siap memberikan pendampingan dan fasilitasi guna memperkuat kapasitas inovasi di setiap daerah.
Target tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, saat membuka GELORA (Gelar Orientasi dan Apresiasi) Inovasi Kalimantan Barat Tahun 2026 di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Rabu, 11 November 2026.
Dalam arahannya, Norsan meminta seluruh bupati dan wali kota menjadikan pengembangan inovasi sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, peningkatan predikat inovasi membutuhkan komitmen kepala daerah, perangkat daerah, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Saya menargetkan tahun depan seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat bisa naik kelas. Untuk itu, diperlukan komitmen kepala daerah, perangkat daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun kolaborasi Pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media massa agar inovasi menjadi gerakan bersama,” kata Norsan.
Ia menjelaskan, Indeks Inovasi Daerah mengukur dua aspek utama, yakni Satuan Pemerintah Daerah (SPD) yang menilai kapasitas dan kinerja pemerintah daerah serta Satuan Inovasi Daerah (SID) yang mengukur kualitas inovasi yang dihasilkan.
Norsan mengungkapkan, Indeks Inovasi Daerah Kalimantan Barat saat ini masih berada pada predikat Inovatif. Karena itu, peningkatan kualitas inovasi perlu terus dilakukan agar Kalbar dapat mencapai predikat Sangat Inovatif.
Menurutnya, inovasi tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi atau mengejar penghargaan, tetapi harus menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Inovasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi atau sekadar mengejar penghargaan. Inovasi harus menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Kalbar melalui BAPPERIDA menyiapkan pendampingan dan fasilitasi bagi pemerintah kabupaten/kota. Upaya penguatan ekosistem inovasi juga dilakukan melalui penyusunan Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJ-PID), fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual, serta pemberian apresiasi kepada para inovator.
Selain itu, Gubernur menargetkan setiap perangkat daerah mampu menghasilkan dua hingga tiga inovasi setiap tahun, terutama pada bidang pelayanan dasar. Inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi, serta berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
Ia menegaskan bahwa pengembangan inovasi merupakan tanggung jawab seluruh pimpinan perangkat daerah sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaannya.
Dalam kesempatan tersebut, Norsan juga menyampaikan bahwa Kalimantan Barat terpilih mewakili regional Kalimantan untuk mengikuti Presentasi Kepala Daerah pada ajang Innovative Government Award (IGA) Tahun 2026. Capaian tersebut diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas inovasi sekaligus tata kelola pemerintahan daerah.
Gubernur menambahkan, komitmen pengembangan inovasi telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025–2029, khususnya misi keempat mengenai penguatan tata kelola pemerintahan yang demokratis, kompeten, serta berlandaskan prinsip good governance dan good government.
Ia berharap seluruh pemerintah kabupaten/kota dapat mengambil peran aktif dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Dengan dukungan pendampingan dari Pemprov Kalbar dan kolaborasi berbagai pihak, peningkatan predikat inovasi di seluruh daerah diharapkan dapat tercapai pada 2027.
Norsan menegaskan, keberhasilan inovasi tidak hanya diukur dari jumlah program atau penghargaan yang diperoleh, tetapi juga dari manfaat dan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
