Pontianak Today – Di tengah permasalahan kenaikan harga plastik akibat konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak memiliki kewenangan untuk mengatur harga plastik.
Saat ini, ia menyebut langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga stabilitas ekonomi daerah, mengingat bahwa kenaikan harga plastik berdampak besar terhadap para pelaku usaha, khususnya Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) yang mayoritas menggunakan plastik dalam aktivitas berdagang.
“Opsinya bagaimana kita menstabilkan ekonomi provinsi kita. Dengan demikian, nanti UMKM bisa tumbuh dengan sendirinya,” kata Krisantus saat diwawancarai di Ruang Arwana Kantor Gubernur Kalbar.
Krisantus menambahkan, upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah saat ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Opsinya bagaimana kita menstabilkan ekonomi provinsi kita. Dengan demikian, nanti UMKM bisa tumbuh dengan sendirinya,” ujar Krisantus.
Wagub Kalbar bilang, peningkatan aktivitas sektor-sektor produktif, seperti pertambangan juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ada yang bekerja emas, tambang. Tentu dengan mereka produktif, ekonominya meningkat. Belanjanya juga meningkat. Dengan demikian ekonomi tumbuh dan UMKM juga tumbuh,” tukasnya.
Penulis: Rabiansyah
