Pontianak Today – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali menegaskan komitmennya dalam pembangunan daerah dengan menjadikan perbaikan infrastruktur jalan sebagai salah satu prioritas utama, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran.
Langkah ini dilakukan untuk menjaga konektivitas antarwilayah agar aktivitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa tetap berjalan lancar. Pemerintah menyadari masih banyak ruas jalan di sejumlah daerah yang mengalami kerusakan, terutama pada kondisi rusak berat yang membutuhkan penanganan segera.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa penanganan jalan provinsi akan difokuskan pada titik-titik yang paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat. Hal ini sekaligus menjawab harapan publik terkait percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai kabupaten dan kota.
Menurutnya, perbaikan jalan tetap dilakukan secara bertahap dan terencana dengan menyesuaikan kondisi keuangan daerah yang saat ini berada dalam kebijakan efisiensi. Oleh karena itu, alokasi anggaran diarahkan pada ruas jalan yang benar-benar membutuhkan penanganan prioritas.
“Penanganan jalan provinsi tetap menjadi fokus. Kami memprioritaskan ruas jalan yang rusak berat agar tetap bisa difungsikan dan konektivitas wilayah terjaga,” ujar Norsan.
Ia menjelaskan, pendekatan yang dilakukan saat ini lebih menekankan pada perbaikan fungsional agar jalan tetap dapat dilalui, terutama pada jalur utama yang menunjang mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.
“Kami memahami harapan masyarakat untuk perbaikan permanen. Namun dalam kondisi efisiensi anggaran, perbaikan dilakukan secara bertahap. Yang terpenting jalan masih bisa digunakan dan aktivitas masyarakat tidak terganggu,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Kalbar telah mengaktifkan kembali unit pemeliharaan jalan dan jembatan. Selain itu, pada Tahun Anggaran 2025, pemerintah juga melakukan peningkatan konstruksi jalan sepanjang 40,30 kilometer yang tersebar di 22 ruas di berbagai wilayah.
Tak hanya fokus pada jalan, pemerintah juga memperkuat infrastruktur pendukung lainnya. Penanganan jaringan irigasi telah mencakup layanan seluas 9.172 hektare, serta normalisasi saluran sepanjang 1.035 kilometer untuk mendukung produktivitas sektor pertanian.
Di sisi lain, pemerintah mengakui adanya berbagai tantangan dalam pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat, seperti tingginya curah hujan, kondisi geografis yang beragam, serta beban kendaraan yang tinggi sehingga mempercepat kerusakan jalan.
Meski menghadapi berbagai kendala tersebut, pemerintah memastikan tetap berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah.
“Dengan berbagai tantangan ini, kami tetap berkomitmen agar kualitas jalan terus meningkat dari waktu ke waktu,” tambahnya.
Pemprov Kalbar juga mengapresiasi perhatian serta masukan dari masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan. Kritik dan saran dinilai sebagai bagian penting dari pengawasan publik dalam proses pembangunan.
Ke depan, pemerintah berharap dukungan masyarakat tetap terjaga agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih optimal, terutama dalam meningkatkan keselamatan, kenyamanan, serta konektivitas antarwilayah di Kalimantan Barat.
