Pontianak Today – Direktur Utama Bank Kalbar, H. Rokidi, menghadiri Rapat Kerja Pemerintah Daerah (Raker Pemda) di Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2025 yang diselenggarakan di Kota Singkawang. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mendorong pemajuan dan perlindungan HAM secara berkelanjutan di daerah.
Rapat kerja tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan Barat, Wali Kota Singkawang, serta Bupati Landak. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama dalam mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam kebijakan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Dalam kegiatan ini dibahas berbagai strategi dan kebijakan untuk memperkuat implementasi HAM, termasuk peningkatan kualitas layanan publik, penguatan kelembagaan, serta peran aktif sektor perbankan dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Direktur Utama Bank Kalbar, H. Rokidi, menyampaikan bahwa Bank Kalbar mendukung penuh upaya pemerintah dalam pemajuan HAM, khususnya melalui penyediaan layanan keuangan yang inklusif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, sektor perbankan memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan dan keadilan sosial.
Bank Kalbar terus berkomitmen menghadirkan berbagai program dan produk yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, UMKM, serta kelompok rentan, sejalan dengan prinsip-prinsip HAM dan pembangunan berkelanjutan. Komitmen ini diwujudkan melalui peningkatan akses permodalan, literasi keuangan, dan layanan perbankan yang ramah dan transparan.
“Bank Kalbar berharap dapat terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada penghormatan serta perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat,” ujarnya.
