Pontianak Today – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak dapat berdiam diri menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta krisis air payau yang terjadi hampir setiap tahun di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur saat memimpin Rapat Koordinasi Mitigasi Karhutla Provinsi Kalimantan Barat di Ruang Arwana, Kantor Gubernur Kalbar pada Kamis, 24 September 2026.
Rakor tersebut membahas berbagai upaya mitigasi dan langkah penanganan karhutla ke depan, sekaligus menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah konkret menghadapi persoalan karhutla dan air payau.
Dalam sambutannya, Krisantus menyoroti karhutla dan persoalan air payau sebagai permasalahan yang berulang dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan langkah antisipasi yang lebih terencana agar dampaknya dapat diminimalkan pada tahun-tahun mendatang.
“Terlepas dari adanya El Nino di tahun 2026 ini yang menyebabkan tingginya potensi kebakaran, tentunya kita juga harus bersiap sedia dengan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah kembali terulangnya bencana karhutla sebesar ini di tahun yang akan datang,” jelasnya.
Wakil Gubernur menegaskan, karhutla bukan hanya persoalan kebakaran vegetasi dan lingkungan, tetapi merupakan bencana yang memberikan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, perekonomian, transportasi, lingkungan hidup hingga aktivitas pemerintahan.
Asap akibat karhutla dapat menurunkan kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Kabut asap juga berpotensi mengganggu penerbangan, transportasi darat dan sungai, kegiatan pendidikan, serta produktivitas masyarakat.
“Yang menyebabkan potensi kebakaran, tentu kita juga harus bersiap sedia dengan berbagai langkah. Karena ini terjadi hampir setiap tahun. Air payau setiap tahun. Asap setiap tahun, walaupun tingkat keparahannya tidak seperti tahun ini,” ujarnya.
Oleh karena itu, Krisantus menekankan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya dilakukan ketika api sudah muncul. Upaya pencegahan dan mitigasi harus dilakukan lebih awal, terukur, dan terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Tentu kita tidak bisa berdiam diri. Oleh sebab itu, pada forum yang baik ini, kita semua kumpul di sini. Mari kita memberikan sumbang saran, pemikiran yang konstruktif, holistik, dalam rangka mencari langkah-langkah konkret ke depan: mitigasi terhadap karhutla, kemudian mengatasi air yang selalu asin setiap tahun. Tentu tidak bisa kita berdiam diri, sehingga langkah konkret perlu kita rumuskan pada forum yang baik ini,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Wakil Gubernur meminta seluruh perangkat daerah, Forkopimda, akademisi, BMKG, BRGM, serta perwakilan perusahaan perkebunan untuk memperkuat upaya pencegahan dan kesiapsiagaan. Penanganan karhutla, menurutnya, tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika kebakaran terjadi maupun penyaluran bantuan air bersih yang bersifat sementara.
Krisantus mendorong agar dirumuskan langkah konkret dalam tiga aspek utama, yakni penguatan pencegahan dan kesiapsiagaan, penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta optimalisasi teknologi dalam deteksi dini dan penanganan karhutla.
Sementara itu, untuk mengantisipasi persoalan air payau yang terjadi secara berulang, ia mendorong percepatan pembangunan reservoir dan sarana penampungan air baku, serta kajian pembangunan instalasi pengolahan air payau menjadi air tawar.
Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan perencanaan jangka panjang dan sinergi lintas sektor agar masyarakat memiliki akses terhadap sumber air yang memadai, terutama ketika menghadapi musim kemarau.
“Harapan kita, apa yang kita bahas hari ini tidak berhenti pada rapat saja. Harus ada langkah konkret yang bisa kita tindak lanjuti bersama, sehingga persoalan yang terus berulang setiap tahun ini dapat kita mitigasi dengan lebih baik,” pungkasnya.
