Pontianak Today – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., mendorong para pelaku usaha mikro untuk melengkapi legalitas dan sertifikasi usaha sebagai langkah memperkuat perlindungan sekaligus memperluas akses pasar. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro bertema “Penguatan Pengusaha Mikro melalui Legalitas, Pelindungan, dan Perluasan Akses Pasar” di Borneo Emerald Hotel Ketapang, Jumat, 20 November 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI tersebut turut dihadiri Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman, Bupati Ketapang beserta jajaran, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM RI, perwakilan kementerian dan lembaga, perbankan, mitra strategis, serta para pelaku UMKM Kabupaten Ketapang.
Festival ini menjadi upaya memperkuat ekosistem kemudahan dan pelindungan usaha mikro sekaligus meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam mendukung pelaku usaha yang legal, terlindungi, dan berdaya.
Dalam sambutannya, Krisantus menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan festival tersebut di Kabupaten Ketapang. Menurutnya, kehadiran layanan perizinan dan sertifikasi secara langsung akan membantu pelaku usaha mikro yang selama ini menghadapi kendala dalam mengurus legalitas usaha.
“Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Kalimantan Barat, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri. Terima kasih karena festival ini hadir di Ketapang untuk membantu para pengusaha mikro mengurus perizinan dan sertifikasi. Melalui festival ini, layanan dihadirkan langsung di tengah masyarakat sehingga sangat membantu para pelaku UMKM,” ujar Krisantus.
Ia menegaskan, legalitas usaha merupakan aspek penting yang tidak boleh diabaikan karena berkaitan dengan kemudahan memperoleh pembiayaan, akses pasar, serta perlindungan terhadap merek dan keberlangsungan usaha.
“Pengusaha mikro ada di sekitar kita. Warung di depan rumah, penjual amplang, perajin, hingga pedagang di pasar. Banyak yang sudah lama menjalankan usaha, tetapi belum memiliki dokumen legalitas. Tanpa legalitas, mereka lebih sulit mengakses pembiayaan dan pasar. Merek usaha juga rawan ditiru sehingga keberlangsungan usaha perlu mendapat perlindungan,” ungkapnya.
Sejalan dengan tema festival, Wagub menekankan pentingnya menjadikan usaha mikro semakin legal, terlindungi, dan berdaya. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi dalam mempermudah pengurusan legalitas hingga menjangkau masyarakat di tingkat kecamatan dan desa.
“Permudah legalitas usaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan langkah awal yang perlu dimiliki pelaku usaha. Selanjutnya, pelaku usaha dapat mengurus sertifikasi halal dan perizinan lain sesuai kebutuhan. Saya mengajak dinas terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, untuk mendekatkan layanan hingga kecamatan dan desa. Pengurusannya harus mudah, cepat, dan tentu tanpa pungutan liar,” tegasnya.
Selain legalitas, Krisantus juga menyoroti pentingnya perlindungan sosial dan keberlangsungan usaha. Menurutnya, banyak pelaku usaha mikro yang menjalankan usaha secara mandiri sehingga ketika pemilik mengalami sakit atau musibah, penghasilan keluarga dapat terhenti.
Karena itu, akses terhadap jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, asuransi usaha, dan penjaminan kredit perlu diperluas. Perlindungan juga mencakup pendaftaran merek serta pembangunan kemitraan yang adil dengan pelaku usaha besar.
Lebih lanjut, Wagub mengingatkan bahwa legalitas dan perlindungan usaha harus diikuti dengan perluasan akses pasar agar memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM.
“Legalitas dan pelindungan akan terasa manfaatnya jika produk dapat terjual. Pelaku usaha mikro dapat memanfaatkan KUR dan pembiayaan lainnya untuk mengembangkan usaha, serta menawarkan produk melalui pasar daring, toko modern, maupun pengadaan pemerintah. Saya juga mengajak perangkat daerah untuk mengutamakan produk usaha mikro setempat dalam belanja pemerintah sesuai kebutuhan,” pintanya.
Krisantus juga menekankan pentingnya data yang akurat sebagai dasar penyusunan program dan penyaluran bantuan. Ia menyebutkan bahwa Kalimantan Barat telah menandatangani komitmen bersama Kementerian UMKM untuk mendukung program Sapa UMKM.
“Saya mengajak pemerintah kabupaten dan kota untuk menuntaskan pendataan agar program dan bantuan dapat menjangkau pengusaha mikro yang tepat sasaran,” pesannya.
Secara khusus, kepada pelaku usaha yang telah menerima sertifikat dalam kegiatan tersebut, Wagub berpesan agar dokumen yang diperoleh tidak hanya disimpan, tetapi dimanfaatkan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas peluang pemasaran produk.
“Bagi Bapak dan Ibu pelaku usaha yang telah menerima sertifikat, jangan hanya disimpan. Cantumkan pada kemasan produk, gunakan saat mengajukan pembiayaan, dan manfaatkan untuk menawarkan produk ke pasar yang lebih luas. Gunakan juga layanan konsultasi di festival ini dan ajak rekan usaha yang belum memiliki NIB untuk ikut mengurusnya,” pesan Krisantus.
Sementara itu, Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro diselenggarakan untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang masih menghadapi kendala dalam memenuhi formalitas usaha.
“Kita membuat kegiatan ini dalam rangka memberikan pelayanan terhadap satu isu utama, yaitu masih banyaknya pengusaha mikro dan kecil di Tanah Air yang terkendala urusan formalitas usaha,” terang Maman.
Menurutnya, salah satu kendala yang banyak dihadapi pelaku usaha adalah belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Padahal, dokumen tersebut kerap menjadi persyaratan ketika pelaku usaha ingin memasok produk kepada perusahaan swasta maupun menjalin kemitraan dengan berbagai pihak.
“Melalui program dan festival ini, kita ingin membantu para pelaku usaha agar memiliki status usaha secara legal,” jelasnya.
Maman juga meluruskan anggapan di masyarakat yang mengaitkan pengurusan NIB dengan kewajiban perpajakan. Ia menegaskan bahwa NIB merupakan identitas legal usaha yang dapat membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing dan mengembangkan bisnisnya.
“Mengurus NIB tidak ada hubungannya dengan urusan pajak. NIB justru menjadi salah satu syarat agar usaha bisa berdaya saing dan lebih mudah masuk ke berbagai peluang pasar,” tuturnya.




