Hi!Pontianak – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, memberikan solusi terkait permasalahan distribusi Migas, pada pertemuan acara Sinergisitas antara Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dengan BPH Migas, dan Pertamina, di Hotel Aston Pontianak, Senin, 18 Juli 2022.
Pada pertemuan tersebut juga membahas terkait prediksi kelangkaan BBM bersubsidi pada Oktober 2022 mendatang. Hal tersebut akan terjadi ketika BBM bersubsidi ini penyalurannya tidak tepat sasaran.
“Pertemuan tadi membahas tentang Sinergisitas antara Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Maman Abdurahman. Yang saya sampaikan permasalahan terkait migas. Badan Pengaturan Hilir Migas yang bertugas sebagai pengawasan, mulai dari distribusi sampai sistemnya,” jelas Edi, Senin, 18 Juli 2022.
Baca Juga
BBM Bersubsidi Diprediksi Langka, BPH Migas Kalbar Cari Solusi
Sulit Mendapatkan Solar Pengusaha di Kayong Utara Jual Kapal Miliknya
Edi mendukung upaya Maman untuk konsen dalam permasalahan Migas. Edi mengatakan dalam permasalahan ini Maman menjamin agar tak ada kelangkaan BBM, dan BBM bersubsidi terjamin ketersediaannya.
“Pengalaman kita terkait kelangkaan, alhamdulillah kita bersyukur adanya Bang Maman Abdurahman yang sangat konsen untuk permasalahan ini untuk LPG 3 kilogram beliau menjamin tidak mungkin ada kelangkaan, stok cukup, bahkan sekarang banjir, artinya beliau menjamin ketersediaannya. Tapi kalau solar, kita lihat masih ada antrean, dan truk-truk mengganggu jalan,” ungkap Edi.
Pada kesempatan tersebut, Edi memberikan masukan, agar Pemerintah Pusat dapat membangun depot tangki yang besar di wilayah laut Dermaga Kijing. Karena kata Edi, saat ini kapal besar tak bisa masuk ke perairan Sungai Kapuas, sehingga penyalurannya terbatas.
“Permasalahannya, tangki timbun sementara di Wajok atau Siantan itu kapasitasnya kecil. Kapal tanker yang besar membawa masuk ke Sungai Kapuas, jadi terbatas. Setiap datang, habis. Kapalnya kan kecil-kecil, dan itu langsung disebar ke wilayah Kalbar,” terang Edi.
“Dalam hal ini, Pemerintah Pusat perlu untuk membangun depot tangki yang besar, yang bisa akses ke laut, contoh laut Kijing. Kalau ada tangki besar, jadi bisa mengatasi permasalahan ini,” lanjut Edi.
Dalam hal ini, Wali Kota Pontianak ini menyebutkan bahwa pihaknya bukan akan menghapus program subsidi, namun pihaknya akan memikirkan bagaimana penyaluran BBM bersubsidi ini bisa tepat sasaran.
“Untuk subsidi ini, kita bukan menyarankan untuk dihapus, tapi kita memerlukan untuk masyarakat miskin mendapat subsidi ini. Cuma mekanisme penyalurannya ini yang perlu diatur lebih baik lagi, terutama penduduk miskin, dan tidak dijual bebas. Kita punya data penduduk miskin, langsung disasarkan ke mereka. Itu lebih cenderung tepat sasaran,” jelas Edi.
Di tempat yang sama, staf ahli Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman, Andry, mengatakan, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI memastikan agar subsidi ini tepat sasaran. Jika ada oknum yang nakal, tak segan pihaknya akan melakukan penangkapan, hingga proses hukum.
“Jadi, sebagai wakil rakyat, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Bapak Maman Abdurahman, selalu ingin memastikan semua barang subsidi harus tepat sasaran, karena ada value negara yang dialokasikan untuk barang tersebut, ini sangat besar, sehingga apabila peruntukannya tidak sesuai aturan berlaku, maka negara melakukan hal yang sia-sia subsidi tidak tepat sasaran,” paparnya.
“Beliau selalu menegaskan kepada aparat, mulai dari aparat Kepolisian, Pertamina, BPH Migas untuk menegakkan aturan. Apabila ada oknum SPBU yang nakal menyelewengkan subsidi tangkap, proses secara hukum, dan apabila ada tang nakal tutup saja SPBUnya,” tukasnya. (Teri)
