Hi!Pontianak – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar, Subhan Nur, menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Ia menilai kenaikan harga BBM subsidi yang diwacanakan pemerintah saat ini kurang tepat dan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah.
“Kita sepakat menolak kenaikan BBM itu. Kita berharap pemerintah pusat tidak jadi menaikkan harga BBM subsidi ini,” kata Subhan kepada Hi!Pontianak, Sabtu, 3 September 2022.
Menurut Subhan, saat ini subsidi BBM banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Ia mencontohkan, banyak mobil mewah yang masih mengisi BBM jenis pertalite, yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi roda dua dan masyarakat kecil.
Baca Juga
BBM Bersubsidi Diprediksi Langka, BPH Migas Kalbar Cari Solusi
Penjelasan Pertamina Patra Niaga soal Harga Pertamax dan Dex
Kondisi itu menandakan subsidi BBM tidak tepat sasaran. Oleh sebab itu, ia menilai pemerintah serta jajaran setempat harus bisa mencari solusi agar subsidi ini tepat sasaran dan tidak menaikkan harga.
“Minyaknya ada tetapi tidak tepat sasaran. Kita minta kepada Polda, Pangdam, Gubernur dan Wali Kota serta Bupati se-Kalbar untuk memperketat terhadap SPBU-SPBU yang ada di Kalbar karena banyak oknum-oknum yang bermain terhadap penyaluran minyak bersubsidi itu. Inikan harus ada tindakan ekstra, di mana-mana hampir setiap hari ada antrean di Kota Pontianak karena tidak di minyak bersubsidi khusus solar,” jelasnya.
“Kita minta keadilan, mengapa di Kalbar dan Kalteng ada antrean panjang ini. Sepertinya ada perbedaan perlakuan terhadap Kalbar terkait pendistribusian,” tambahnya.
Sebagai wakil rakyat, ia meminta untuk pendistribusian minyak subsidi harus ada upaya ekstra dari pemerintah dan penegak hukum. Misalnya membentuk badan pengawasan agar oknum-oknum penyaluran minyak subsidi dapat ditindak dengan tegas.
“Kita minta ada upaya nyata, dibentuk suatu badan pengawasan. Pihak migas juga harus bertanggung jawab karena regulatornya kan mereka,” pintanya.
Legislator NasDem itu juga meminta pemerintah tak jadikan rakyat sebagai kambing hitam dari kebijakan yang diputuskan. Pemerintah, kata dia, harus mengkaji serius semua dampak dari keputusan yang diambil. Jangan sampai kata dia menimbulkan kekacauan.
“Ketika ada masalah rakyat yang dikorbankan. Artinya harus ada upaya-upaya untuk mencegah itu. Jadi kita minta pemerintah pusat menunda kenaikan harga BBM. Harus ada solusi untuk pemerintah pusat jangan tau naikkan aja sehingga membuat kekacauan di Kalbar,” ujarnya.
Menurut Subhan, langkah yang tepat dilakukan saat ini adalah melakukan pengawasan dan ketat dalam menyaring masyarakat untuk mengkonsumsi bahan bakar bersubsidi.
Dikatakannya, Indonesia harus mencontoh negara tetangga seperti Malaysia. Sebab, subsidi di negara tersebut juga diberikan kepada rakyatnya. Tapi, tak pernah menimbulkan gejolak.
“Mereka juga subsidi minyak, beras untuk rakyat. Tak ribut di sana. Ambil contoh yang baiklah jangan kita gengsi,” pungkasnya.
