Sunday, April 14, 2024
spot_img

Ketua DPRD Pontianak Minta Pemkot Blacklist EO Kulminasi: Legalitas Tak Lengkap

Hi!Pontianak – Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin meminta agar Event Organizer (EO) Sporta yang menyelenggarakan event Pesona Kulminasi Pontianak diblacklist dalam kegiatan Pemerintah Kota Pontianak.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Satar, saat rapat pertemuan membahas harga tiket yang tinggi dalam rangkaian kegiatan Pesona Kulminasi, Selasa, 27 September 2022.

“Berbagai pendapat telah disampaian. Bahkan kita minta Sprota Indonesia untuk diblacklist, sebelum legalitas mereka dibuat. Karena dalam menyelenggarakan event, EO ini harus ada legalitas formal, semacam sertifikat dari Badan Kementerian Pariwisata, dan kita juga minta agar Dispora untuk dievaluasi total,” tegas Satar.

Satar menyebutkan, bahwa EO tersebut belum memiliki legalitas atau sertifikat dari Badan Kementerian Pariwisata. Sehingga ia meminta kepada Sporta untuk segera melengkapi legalitas tersebut.

“Seharusnya, dalam penyelenggaraan ini, ada perjanjian kerja sama yang mengikat, dan itu yang tidak dilakukan oleh Dispora dan EO, juga hanya mendapat surat rekomendasi. Maka dari awal, minta legalitas mereka. Jika legalitas belum lengkap, kasihan,” ungkapnya.

“Kita tidak mempermasalahkan EO mau mengadakan event, tetapi jangan memungut bayaran yang ada di Kota Pontianak, karena masyarakat ini butuh hiburan, kalau ada dapat dari sponsor, maka bayarlah lewat sponsor,” lanjutnya.

Kedepannya, Satar berharap, hal-hal terseperti tersebut tidak terjadi kembali. Ia masih menyayangkan EO mematok tarif mahal dalam event Pemkot tersebut.

“Kedepan saya harapkan jangan terjadi hal-hal seperti ini, apalagi katanya EO sudah presentasi di depan beberapa OPD-OPD. Jadi dalam hal ini, rekomendasi sudah kita keluarkan untuk melengkapi syarat legal mereka dan Dispora, kita akan rekomendasikan langsung ke Wali Kota,” ucapnya.

“Yang sangat disayangkan adalah, mengenai tarif biaya itu yang mahal. Kalau mereka dari swasta, seharusnya mereka bayar sewa tempat, karena alun Kapuas dibangun melalui APBD,” lanjutnya.

Selain itu, Satar juga berharap agar Dispora Kota Pontianak dapat lebih profesional dalam menyelenggarakan event yang ada di Pontianak.

“Kita sangat mendukung, apalagi yang berkaitan dengan ekonomi kreatif, tetapi jangan memberatkan masyarakat kota Pontianak, dan EO juga harus profesional dalam mengatasi hal ini,” tukasnya. (Teri)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Most Popular