Hi!Pontianak – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat menduduki peringkat kedua se-Indonesia. Realisasi pendapatan Kalbar pada triwulan II telah mencapai angka 44,65 persen per 25 Juni 2022.
Provinsi Kalbar berada di bawah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menduduki peringkat pertama, dengan realisasi 44,69 persen.
Hal ini disampaikan oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Agus Fatoni, saat presentasi tentang optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pajak alat berat, pasca terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 1 tahun 2022 pada 30 Juni 2022 lalu.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, Harisson, menyampaikan prestasi realisasi pendapatan nomor dua terbaik di Indonesia itu, tak lepas dari komitmen Gubernur Kalbar, Sutarmidji, bahwa Gubernur terus mendorong agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) giat meningkatkan pendapatan daerah dari seluruh objek pajak yang ada.
“Itu agar kemandirian fiskal provinsi Kalbar dapat terus ditingkatkan,” jelas Harisson, Rabu, 6 Juli 2022.
Selain itu, Kepala Bapenda Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari, mengatakan akan terus selalu menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Bapenda Provinsi Kalbar terus selalu menggali potensi Pendapatan Asli Daerah, baik dari sektor pajak daerah maupun dari retribusi daerah serta penerimaan lain lain yang sah. Hasil yang dirilis oleh Kemendagri tersebut per tanggal 25 Juni 2022. Dan sebenarnya sampai saat ini, tanggal 5 Juli 2022 persentase pendapatan keseluruhan kita berada di 52,33 persen dengan capaian PAD sebesar 57,26 persen yang menjadi salah satu komponen Pendapatan Provinsi Kalbar,” papar Bari.
“Kami akan terus melakukan upaya-upaya percepatan dan peningkatan Pajak Daerah dan PAD yang lainnya. Dengan harapan terjadi peningkatan realisasi di semua jenis pajak daerah maupun retribusi daerah,” lanjutnya.
Perlu ketahui, kata Bari bahwa untuk saat ini target Pendapatan Asli Daerah berada di atas target pendapatan transfer, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar telah melakukan langkah-langkah kemandirian Fiskal Daerahnya.
