Hi!Pontianak – Badan Pengaturan Hilir (BPH) Migas Kalimantan Barat, bersama Wakil Komisi VII DPR RI, Maman Abdurahman, berinovasi agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan pada acara Sinergitas DPR RI dan BPH Migas, Senin, 18 Juli 2022. Anggota Komite BPH Migas, Yapit Sapta Putra, mengatakan pertemuan ini merupakan agenda rutin BPH Migas dengan DPR, untuk menyampaikan tugas dan fungsi pokok BPH Migas kepada masyarakat.
Sementara itu, anggota Komite BPH Migas, Abdul Halim, mengatakan, diprediksikan pada Oktober 2022 mendatang akan terjadi kelangkaan BBM bersubsidi. Hal tersebut akan terjadi, jika penyaluran BBM bersubsidi ini tidak tepat sasaran.
“Kita selalu berinovasi untuk menyalurkan BBM bersubsidi tepat sasaran. Dari sistem yang kita develop saat ini, itu akan terdeteksi. Gunanya, setiap mobil teregistrasi nantinya. Kalau tidak ada pengendalian konsumen, oknum akan mengambil jatah orang yang seharusnya tidak diambil,” jelas Abdul.
Baca Juga
Sulit Mendapatkan Solar Pengusaha di Kayong Utara Jual Kapal Miliknya
Aplikasi MyPertamina Dibanjiri Ulasan Jelek dan Bintang 1
“Di situlah fungsinya kita melakukan pengetatan, agar suplai pasokan dan distribusi aman. Kalau semua terkendali, dengan ketetapan yang ada, (distribusi BBM bersubsidi) akan aman. Hanya saja, oknum yang nakal ini harus kita beri peringatan. Ini bukan hak mereka. Berilah kepada rakyat yang membutuhkan,” lanjutnya.
Agar prediksi kelangkaan BBM bersubsidi pada Oktober mendatang tidak terjadi, maka pihak BPH Migas akan melakukan pengendalian dan pengetatan bersama Pertamina, agar BBM subsidi ini tepat sasaran, salah satunya dengan upaya penggunaan aplikasi ‘MyPertamina’.
“Terkait Oktober akan terjadi kelangkaan, kalau memang penggunaannya jor-joran seperti ini, dan masyarakat terus mengambil subsidi sebanyak-banyaknya, maka sebelum waktunya akan habis itu. Oleh karena itu, dengan Pertamina kita melakukan pengendalian lewat MyPertamina, agar tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, hadir pula Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono. Ia mendukung upaya Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Maman Abdurahman yang fokus dengan permasalahan Migas.
“Saya sampaikan, permasalahan terkait Migas. BPH Migas yang bertugas sebagai pengawasan, mulai dari distribusi sampai sistemnya. Pengalaman kita terkait kelangkaan, alhamdulillah kita bersyukur, adanya Bang Maman Abdurahman, yang sangat konsen untuk permasalahan ini, LPG 3 kilogram. Beliau menjamin tidak mungkin ada kelangkaan, stok cukup, bahkan sekarang banjir, atau kebanyakan. Artinya beliau menjamin ketersediaan itu,” tukasnya. (Teri)
